Selamat datang pembaca setia, artikel ini akan membahas tentang sistem parlementer, sebuah sistem pemerintahan yang banyak diterapkan di negara-negara demokratis. Dalam sistem ini, eksekutif dan legislatif memiliki peran penting dalam mengambil keputusan dan menjalankan roda pemerintahan. Namun, untuk mendapatkan hasil yang baik, diperlukan kolaborasi yang solid dan sinergi antara kedua lembaga tersebut. Yuk, simak penjelasan selengkapnya di artikel ini.
Definisi Sistem Parlementer
Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip perwakilan rakyat dan kepercayaan kepada anggota parlemen. Sistem ini sering juga disebut dengan sistem Westminster, karena diterapkan pertama kali di Inggris pada abad ke-19. Dalam sistem parlementer, kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan terletak pada parlemen sebagai badan legislatif dan kabinet sebagai badan eksekutif.
Di Indonesia, sistem parlementer pernah diterapkan pada masa Demokrasi Parlementer yang berlangsung selama kurang lebih empat tahun, dari tahun 1950 hingga 1954. Sistem ini kemudian digantikan oleh sistem presidensial yang ada sampai sekarang.
Sebagai sistem pemerintahan, sistem parlementer memiliki beberapa ciri khas. Pertama, parlemen memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan dan pengambilan keputusan pemerintahan. Badan legislatif ini terdiri dari anggota parlemen yang terpilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan umum. Mereka bertugas untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Kedua, kabinet adalah badan eksekutif yang dipilih oleh parlemen dari kalangan anggota parlemen yang dipercaya untuk memimpin bidang-bidang tertentu, seperti keuangan, pertahanan, dan luar negeri. Kabinet harus mempertanggungjawabkan kinerjanya di depan parlemen dan dapat digantikan jika kepercayaan mereka dicabut oleh anggota parlemen.
Ketiga, sistem parlementer memiliki hubungan ketergantungan antara badan legislatif dan badan eksekutif. Kabinet harus memiliki dukungan mayoritas di parlemen untuk tetap bertahan di jabatannya. Jika tidak memiliki dukungan mayoritas, kabinet harus mengundurkan diri atau presiden dapat membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum baru.
Keempat, sistem ini juga menempatkan peran penting bagi partai politik dalam proses pemerintahan. Partai politik memiliki peran penting dalam membentuk kabinet dan memilih calon anggota parlemen, serta mempengaruhi pembentukan kebijakan publik.
Meskipun sistem parlementer memiliki beberapa kelebihan, seperti responsif terhadap pendapat publik dan mampu menghasilkan keputusan pemerintahan yang cepat, namun sistem ini juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah adanya ketidakstabilan pemerintahan karena pergantian kabinet yang sering terjadi. Selain itu, sistem ini juga rawan terhadap pembentukan koalisi politik yang labil dan rentan terhadap pengaruh korupsi.
Dalam sistem parlementer, peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga pemerintahan sangat jelas dan terpisah. Parlemen membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan, sementara kabinet bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Partai politik juga memiliki peran penting dalam menjalankan sistem ini, karena mereka menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Meskipun memiliki kelemahan, sistem parlementer tetap menjadi salah satu sistem pemerintahan yang dianggap efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Sejarah Sistem Parlementer di Dunia
Sistem parlementer atau sistem parlementerisme adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Sejarah sistem parlementer dapat ditelusuri sejak abad ke-13, ketika raja-raja di Inggris mulai berunding dengan para baron untuk membahas kebijakan dan pajak kerajaan. Di antara abad ke-16 sampai ke-19, terjadi perubahan besar di Eropa dalam hal sistem pemerintahan, yang diwarnai dengan keinginan untuk memperluas partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan menghapuskan kekuasaan absolutisme.
Salah satu negara yang pertama kali menerapkan sistem parlementer adalah Inggris. Sistem parlementer di Inggris berkembang pesat pada abad ke-17, di mana raja-raja diwajibkan untuk berunding dengan parlemen sebelum mengeluarkan kebijakan atau pajak kerajaan. Pada abad ke-18, sistem parlementer di Inggris semakin berkembang menjadi sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi modern.
Pada abad ke-19, sistem parlementer menyebar ke berbagai negara Eropa, seperti Prancis, Belgia, dan Spanyol. Di Prancis, sistem parlementer diterapkan setelah jatuhnya Napoleon Bonaparte pada tahun 1815. Namun, sistem parlementer di Prancis sering mengalami gangguan politik dan terus berubah selama berabad-abad.
Setelah Perang Dunia II, sistem parlementer semakin banyak digunakan di seluruh dunia. Negara-negara bekas jajahan Inggris seperti India, Pakistan, dan Nigeria menerapkan sistem parlementer di dalam konstitusi mereka. Sementara negara-negara Eropa Barat lebih mengambil model negara fleksibel atau semi-presidensial.
Di negara-negara sistem parlementer, kepala negara biasanya dipilih oleh parlemen dan memiliki peran yang lebih simbolis. Pemerintahan sehari-hari biasanya dijalankan oleh perdana menteri dan kabinetnya, yang bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen sendiri berperan sebagai lembaga legislatif yang membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintahan, dan menjalankan fungsi-fungsi lainnya dalam sistem pemerintahan.
Saat ini, sistem parlementer masih banyak digunakan di seluruh dunia. Negara-negara seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru tetap setia dengan sistem parlementer sebagai bentuk pemerintahan mereka. Bahkan di negara-negara yang sistem pemerintahannya berbeda seperti Rusia dan Jepang, parlemen dianggap sebagai lembaga yang penting dalam proses pengambilan keputusan politik.
Meskipun demikian, sistem parlementer tidaklah sempurna. Negara-negara yang menerapkannya masih mengalami masalah politik dan ekonomi yang kompleks. Sistem pemerintahan sekarang ini banyak diperdebatkan antara pendukung sistem parlementer atau presidensial.
Dalam kesimpulannya, sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang cukup ideal bagi negara yang ingin menganut tata pemerintahan yang berdasarkan prinsip demokrasi. Sistem ini dapat melindungi hak asasi manusia, mencegah kebangkrutan dan dapat menghasilkan pemerintahan yang stabil dan kuat.
Karakteristik Sistem Parlementer
Sistem Parlementer merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terpusat pada parlemen atau badan legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Secara umum, terdapat tiga karakteristik utama dari sistem parlementer.
1. Kedudukan Pemerintah bergantung pada Parlemen
Salah satu karakteristik utama dari sistem parlementer adalah kedudukan pemerintah yang bergantung pada dukungan parlemen. Sebagai contoh, di Inggris, jika Partai Tengah yang berkuasa kehilangan dukungan dari mayoritas parlemen, maka pemerintah harus segera mundur atau membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum baru. Dalam sistem parlementer, keputusan penting dilaksanakan oleh parlemen, termasuk pembentukan, penggantian, atau pembubaran pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintahan yang dibentuk memiliki tujuan untuk meyakinkan parlemen agar mendukung rencana mereka agar dapat bertahan.
2. Pemisahan kekuasaan antara Eksekutif dan Legislatif
Sistem parlementer juga menegakkan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif yang jelas. Parlemen berevolusi berkaitan dengan penyamaan hak-hak pribadi dan kebebasan masyarakat dari pemerintahan yang tiran. Sehingga, parlemen akan menentang segala bentuk kebijakan yang dianggap mengekang kebebasan atau bertentangan dengan kebutuhan rakyat. Selain itu, parlemen memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja pemerintah dan menjatuhkan mosi tidak percaya jika pemerintah gagal memenuhi janji atau merebut kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Hal ini membungkam keraguan masyarakat saat berkaitan dengan adanya kemungkinan terjadinya politik uang, dan pengawasan parlemen pada kinerja pemerintah yang lebih baik.
3. Sistem Multiparty
Sistem parlementer biasanya memungkinkan adanya sistem multiparty, yang memperkuat beragam suara yang terdengar dari perwakilan partai yang berbeda-beda. Dalam sistem ini, terdapat lebih dari dua partai politik yang ada, dan partai yang memenangkan pemilu akan membentuk koalisi untuk membentuk pemerintah. Contoh dalam sistem multiparty adalah di Spanyol, di mana terdapat empat partai politik yang signifikan yang memenangkan kursi dalam pemilihan umum, dan partai sejenis akan membentuk koalisi untuk memberikan mayoritas parlemen. Dalam sistem multiparty, partai berkuasa harus mempertimbangkan kepentingan yang berbeda dari koalisi partainya serta kepentingan rakyat, sehingga hal ini bisa menghasilkan kebijakan yang lebih beragam dan dinamis.
Kesimpulan:
Dalam sistem parlementer, kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan. Pemerintah dipilih oleh parlemen dan dapat dibentuk koalisi berdasarkan partai atau bukan. Terdapat sistem multiparty yang menyetarakan hak suara dari perwakilan partai yang berbeda-beda dan menegakkan keterwakilan rakyat yang lebih luas. Kemudian, merujuk pada karakteristik sistem parlementer, peran dari parlemen dalam menciptakan kebijakan lebih menonjol dibandingkan sistem pemerintahan lainnya seperti sistem presidensil atau kabinet. Oleh karena itu, misi utama pemerintah sejalan dengan tujuan parlemen. Partai politik kemudian berperan sebagai jembatan penghubung antara rakyat dan kebijakan yang dijalankan. Maka peran dari rakyat sebagai pemilih yang pada kesempatan selanjutnya menjadi pengawas, memiliki peranan yang signifikan.
Perbandingan Sistem Parlementer dan Presidensial
Sistem parlementer dan presidensial adalah dua sistem pemerintahan yang sering digunakan oleh negara-negara di dunia. Kedua sistem memiliki perbedaan dalam hal pelaksanaan kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Pelaksanaan Kekuasaan Eksekutif
Pada sistem parlementer, eksekutif akan dipilih oleh legislatif dan biasanya dipimpin oleh perdana menteri. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri dan kabinetnya. Kabinet harus mempertahankan dukungan dari parlemen untuk tetap berkuasa. Jika hilang dukungan, maka kabinet harus mundur dan dilakukan pemilihan umum baru. Hal ini berbeda dengan sistem presidensial, di mana eksekutif dipilih langsung oleh rakyat dan dipimpin oleh presiden. Presiden dianggap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial lebih kuat dan tidak tergantung pada dukungan parlemen.
Pelaksanaan Kekuasaan Legislatif
Pada sistem parlementer, kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen. Parlemen memilih perdana menteri dan kabinet. Parlemen dapat mengoreksi atau memberikan persetujuan terhadap kebijakan pemerintah. Jika kebijakan pemerintah tidak disetujui, maka kabinet harus mempertimbangkan untuk mundur. Sedangkan pada sistem presidensial, kekuasaan legislatif dipisahkan dari eksekutif. Legislatif diwakili oleh anggota parlemen dan memiliki kekuasaan untuk membuat hukum, menyetujui anggaran, dan mengawasi kebijakan pemerintah.
Ketahanan Pemerintahan
Sistem parlementer memiliki ketahanan pemerintahan yang lebih tinggi karena perdana menteri harus mempertahankan dukungan dari parlemen. Jika hilang dukungan, maka kabinet harus mundur dan dilakukan pemilihan umum baru. Hal ini mengurangi risiko terjadinya krisis politik dan instabilitas pemerintahan. Sedangkan pada sistem presidensial, risiko krisis politik dan instabilitas pemerintahan lebih besar karena eksekutif tidak tergantung pada dukungan parlemen. Jika eksekutif dan legislatif tidak sejalan, maka dapat terjadi gridlock yang menghambat proses pemerintahan.
Ketentuan Pemilihan Umum
Sistem parlementer memiliki ketentuan pemilihan umum yang berbeda dengan sistem presidensial. Pada sistem parlementer, pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota parlemen. Anggota parlemen yang terpilih akan memilih perdana menteri dan kabinetnya. Sedangkan pada sistem presidensial, pemilih langsung memilih presiden dan wakil presiden. Presiden yang terpilih akan membentuk kabinetnya.
Sistem parlementer dan presidensial memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem parlementer cenderung lebih stabil dan fleksibel, sedangkan sistem presidensial cenderung lebih efektif dan memiliki kekuasaan yang lebih besar. Pemilihan sistem pemerintahan harus disesuaikan dengan karakteristik negara dan kebutuhan masyarakatnya.
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Parlementer
Sistem parlementer adalah sistem politik yang menganut prinsip check and balance untuk memastikan keseimbangan kekuatan antara eksekutif dan legislatif. Di Indonesia sendiri, sistem parlementer tidak berjalan secara penuh karena kita menggunakan sistem presidensial.
Sebagai informasi, sistem parlementer umumnya digunakan oleh negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Jerman. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan sistem parlementer?
Kelebihan Sistem Parlementer
- Check and balance yang kuat
- Mudahnya penggantian pemimpin
- Lebih mudah membentuk koalisi
- Meningkatkan kualitas legislatif
- Tidak ada krisis politik
Salah satu kelebihan sistem parlementer adalah adanya check and balance yang kuat. Kekuasaan dibagi antara eksekutif dan legislatif sehingga tidak ada satu institusi yang dapat mengambil keputusan sepihak. Tidak ada monarki yang berkuasa mutlak.
Di sistem parlementer, kepala pemerintahan (prime minister) dipilih dari partai dengan mayoritas suara di parlemen, yang artinya ia hanya bisa memegang jabatan selama partainya masih memiliki mayoritas. Apabila partai tersebut kehilangan mayoritas, pemimpin baru bisa dipilih dengan mudah melalui pemilihan ulang.
Terlepas dari perbedaan ideologi, partai yang memiliki perbedaan pandangan bisa bergabung dan membentuk koalisi untuk memaksimalkan peluang menjadi mayoritas. Ini akan mengurangi polarisasi politik dan mendorong adanya kerjasama antar partai.
Dalam sistem parlementer, keputusan harus melalui diskusi dan debat di parlemen, yang artinya parlemen harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum memutuskan suatu hal. Hal ini akan meningkatkan kualitas dari sebuah undang-undang.
Dalam sistem parlementer, koalisi bisa dibentuk dan monarki tidak memiliki kekuatan mutlak yang bisa mengambil keputusan sepihak. Ini mengurangi atau bahkan menghindari kemungkinan adanya krisis politik.
Kekurangan Sistem Parlementer
- Tidak stabil
- Tidak efisien
- Kebablasan pada parlemen
- Ambisi individu
- Memihak pada kepentingan partai
Karena kabinet dibentuk oleh partai dengan mayoritas suara di parlemen, maka dalam periode pertukaran kekuasaan yang sering terjadi dalam sistem parlementer, akan membuat stabilitas pemerintahan menjadi goyah.
Karena setiap keputusan harus melalui diskusi dan debat di parlemen, proses pengambilan keputusan jadi lebih lama dibandingkan dengan sistem presidensial yang hanya melalui proses pemungutan suara oleh eksekutif dan legislatif.
Parlemen bisa saja terjebak pada perdebatan yang berkepanjangan dan sulit untuk membuat keputusan. Bahkan, dalam beberapa kasus, bisa saja terjadi ketidakmampuan untuk membentuk koalisi.
Dalam sistem parlementer, partai dengan mayoritas suara di parlemen memiliki kendali penuh terhadap keputusan. Namun, ini bisa memunculkan ambisi individu pada partai dan membuat dampak negatif pada stabilitas pemerintahan.
Karena pemimpin pemerintahan dipilih dari partai dengan mayoritas suara di parlemen, maka lebih sering terjadi bahwa kepentingan partai menjadi prioritas dibandingkan kepentingan nasional.
Itulah kelebihan dan kekurangan sistem parlementer. Meskipun begitu, tidak ada sistem politik yang sempurna dan memiliki kelebihan serta kekurangan tertentu. Dalam praktiknya, tergantung pada seberapa baik manusia menjalankan sistem tersebut.
Sekian artikel tentang pengertian sistem parlementer. Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ini sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Dalam praktiknya, tentu masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan kerja sama tersebut berlangsung dengan baik. Namun, dengan adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan sistem parlementer di Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan membawa manfaat yang baik bagi seluruh rakyat.
Terima kasih telah membaca dan semoga bermanfaat!